Perjanjian Pisah Harta Setelah Menikah & Ketentuan Pajaknya  - Melek Pajak

Perjanjian Pisah Harta Setelah Menikah & Ketentuan Pajaknya 


Perjanjian-Pisah-Harta-Setelah-Menikah-&-Ketentuan-PajaknyaPerjanjian Pisah Harta Setelah Menikah & Ketentuan Pajaknya  

Perjanjian Pisah Harta Setelah Menikah & Ketentuan Pajaknya 

Pernikahan merupakan lembaga sah yang diatur dalam negara, hal ini dibuktikan dengan dibuatnya peraturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga berdasarkan asas saling mencintai, namun juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban baru yang harus dilakukan oleh suami istri, salah satunya dalam mengelola keuangan dan perpajakan sebagai suami istri. 

Terlebih lagi jika pasangan telah menerapkan perjanjian pisah harta setelah menikah. Apa yang disebut dengan perjanjian pisah harta setelah menikah? Apakah perjanjian ini mempengaruhi pengenaan pajak dalam sebuah keluarga? Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun UU Perkawinan, perjanjian Pisah Harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Tetapi hal ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan suami istri yang masih awam mengenai perjanjian pisah harta. Sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.69/PU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan pasal 29 UU Perkawinan sehingga:

  • Perjanjian pisah harta secara tertulis dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
  • Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain di dalamnya.
  • Selama perkawinan berlangsung, perjanjian berisi mengenai harta atau perjanjian lainnya. Perjanjian pisah harta setelah menikah tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila ada persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian Pisah Harta dan  Kaitannya dengan Perpajakan

Pisah harta memiliki kaitan dengan pengenaan Pajak Penghasilan setelah menikah, apalagi keluarga merupakan satu kesatuan ekonomi. Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga dianggap sebagai satu kesatuan yang pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Pengenaan PPh terutang ini, meliputi seluruh penghasilan yang diterima oleh suami dan istri. Namun demikian, pengenaan pajak penghasilan ini dapat dilakukan secara terpisah. Ada beberapa status pengenaan PPh yang dikenakan terhadap suami istri, di antaranya:
  • KK – dimana suami istri tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban secara terpisah.
  • HB – penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah karena suami istri telah berpisah berdasarkan putusan hakim.
  • MT – penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
  • PH- penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Status Pisah Harta berarti bahwa penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena telah dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Status ini membuat istri memperoleh NPWP sendiri yang berbeda dengan suaminya.

Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-undang N0.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan suami-istri yang melakukan perjanjian Pisah Harta (PH) setelah menikah atau yang dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto mereka.

Peraturan mengenai status perpajakan suami-istri ini juga tercantum dalam UU No.36 tahun 2009 dan ditegaskan dalam SE-29/PJ/2010. Informasi terkait status perpajakan ini penting untuk Anda ketahui karena berkaitan langsung dengan kebenaran dalam mengisi SPT. 

Gunakan Konsultan Pajak Untuk Melaksanakan Kewajiban Perpajakan anda

Ketika anda melakukan kewajiban perpajakan mulai dari hitung, setor dan lapor. Kewajiban perpajakan tentu tidak bisa ditinggalkan, karena dengan adanya jasa konsultan pajak, anda akan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seandainya anda kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakan, anda pun bisa saja menggunakan jasa konsultan pajak yang dimiliki FR Consultant Indonesia sebagai pemilik jasa laporan keuangan dan jasa pembukuan.

Bagi anda yang tinggal di Depok, anda bisa menggunakan jasa konsultan keuangan di Depok.

FR Consultant Indonesia memiliki staf-staf terbaik untuk membantu anda memonitor sistem keuangan perusahaan anda. Kami adalah juga Jasa Konsultan Keuangan untuk pengelola keuangan bisnis, yang juga konsultan manajemen keuangan, sekaligus jasa konsultan pajak. Kami juga menyediakan tenaga ahli untuk konsultasi manajemen bisnis. Anda bisa menghubungi kami, karena kami hadir untuk anda.

FR Consultant Indonesia. Solusi Pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Pajak
Perusahaan dan Pribadi Hubungi 0813-8228-9991.

0 Response to "Perjanjian Pisah Harta Setelah Menikah & Ketentuan Pajaknya "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel